I. Informasi Pekerjaan
Job code title : Consultant for Policy Brief Development of Peatland Governance
Department : SGS
Report to : Program Director SGS
Durasi : 1 bulan
Indonesia memiliki lahan gambut terluas nomer empat di dunia. Sementara untuk lahan gambut tropis, Indonesia adalah pemilik lahan gambut tropis terluas di dunia (50% dari seluruh lahan gambut tropis dunia). Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) luas lahan gambut di Indonesia mencapai 24.667.804 hectares (ha). Sementara sumber lainnya menyebutkan bahwa luas lahan gambut di Indonesia adalah 14 juta – 20 juta ha. Lahan gambut, termasuk vegetasi di atasnya, merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumber daya air, pencegah banjir, pencegahan intrusi air laut, penunjang kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendalian perubahan iklim, melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan. karbon. Kawasan lahan gambut akan sulit dipulihkan jika rusak. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut perlu dilakukan pengelolaan secara bijak dengan memperhatikan keseimbangan ekologi untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
Pemerintah Indonesia sudah mencoba menerapkan tata Kelola gambut yang berkelanjutan, melalui beberapa Langkah:
1.Mengeluarkan kebijakan atau peraturan perundangan terkait tata Kelola gambut
2.Penataan kelembagaan
3.Penetapan Kawasan Hidrolgis Gambut (KHG)
4.Pengintegrasian KHG dalam dalam perencanaan wilayah 5.Penggunaan teknologi tepat guna dan pemilihan komoditas adaptif sesuai kondisi lokal
6.Pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan partisipasi para pihak.
7.Pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut
8.Pendanaan untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Selain upaya tata Kelola yang telah dilakukan pemerintah, civil society pun mulai terlibat dalam tata Kelola gambut. Salah satu contohnya adalah Kemitraan yang bekerjasama dengan BRG dalam pelaksanaan Projek Desa Peduli Gambut (DPG), sebagai partisipasi dalam tata Kelola gambut di tingkat tapak. Tentunya banyak pembelajaran yang dapat diambil dalam projek DPG ini. Sejauh ini problematika dalam tata Kelola gambut masih ditemukan di lapangan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan tenaga ahli atau konsultan untuk melakukan pengkajian terhadap tata Kelola gambut yang sudah dilakukan di Indonesia, dalam bentuk policy brief.
II. Lingkup Kerja
1. Mengkaji langkah pemerintah dan para pihak lainnya dalam tata Kelola gambut di Indonesia, termasuk problematika dan sekenario perbaikannya (alternatif rekomendasi)
2.Membuat produk pengetahuan yang disusun secara ringkas, untuk mempermudah para pengambil kebijakan, media maupun publik dalam memahami temuan sekaligus usulan yang ditawarkan oleh Kemitraan (dan atau mitra kerjanya) berdasarkan hasil penelitian dan kajian dari kegiatan-kegiatan Kemitraan maupun beberapa literatur.
3.Melakukan desk studi terhadap laporan kegiatan Projek Kemitraan (Landskap dan DPG) serta bebeberapa literatur terkait kebijakan dan program tata kelola gambut di Indonesia
III. Keluaran
1. Draft awal berupa hasil desk review atas kajian substansi tentang kebijakan dan program tata Kelola gambut di Indonesia, termasuk problematika dan alternatif scenario/ rekomendasinya.
2.Laporan berupa catatan kebijakan (Policy Brief) tentang tata Kelola gambut di Indonesia.
3.Laporan akhir berupa Policy Brief yang telah diedit dan di layout berdasarkan masukan dari Project Officer Landskap dan staf Knowledge Management Kemitraan.
IV. Kualifikasi
1.Pendidikan minimal S1/S2 Pertanian atau Ekonomi
2.Pengalaman umum :
– Memiliki pengalaman menyusun kerangka metodologi.
– Memiliki pengalaman bekerja dan melakukan koordinasi dengan para pihak.
3.Pengalaman khusus :
– Memiliki pengalaman terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait isu lingkunga, khususnya lahan gambut dan tata kelolanya.
4.Kemampuan Teknis :
– Memahami isu-isu lingkungan, khususnya lahan gambut dan perubahan iklim.
– Memiliki kemampuan menulis analisis kebijakan.
– Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan team.
– Mampu berkomunikasi baik dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
TOR lengkap dapat diunduh pada website KEMITRAAN di Kemitraan
Kemitraan
Partneship for Governance Reform
Surat lamaran diterima paling lambat 21 November 2020 menggunakan format pada tautan berikut : bit.ly/hris-recruitment